kementerian pertahanan mau membangun pusat pertahanan siber serta cyber defence supaya memelihara kedaulatan juga keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) dari kejahatan dunia maya.
hal tersebut terungkap saat menteri pertahanan purnomo yusgiantoro bertemu melalui menteri komunikasi juga Informasi tifatul sembiring di kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.
kami minta saran kepada kemenkominfo agar membangun `cyber defence` sebab kementerian ini dan sediakan kapasitas mengembangkan `cyber security`, tutur menhan usai berhadapan menkominfo tifatul sembiring.
pembangunan pertahanan siber tersebut, papar dia, dan menggandeng tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, serta tni angkatan udara. kemkominfo akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, juga sumber daya manusianya.
menurut purnomo, ancaman serius terhadap kedaulatan melalui dunia maya sudah belum tampak. ada upaya ancaman yang dalam ini terjadi, namun belum dikategorikan sebagai ancaman pertahanan negara.
Baca Juga: Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Mencari Dealer Honda
sifatnya baru mikro namun kita tetap mesti waspada, katanya.
menkominfo, tifatul sembiring, mengatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat di tiga tahun terakhir. dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan terhadap indonesia, yang sebagian sulit merupakan ekonomi.
agar tingkat keamanan siber kuat dengan demikian kita harus berkoordinasi melalui kementerian juga lembaga negara yang lain, ujarnya.
saat ini kemkominfo sedang menyiapkan suatu badan bernama `national cyber security` supaya mengantisipasi ancaman kaum peretas. badan ini mau menaungi semua cyber defence yang dikembangkan kementerian serta lembaga.
selain kemhan juga tni, banyak lembaga lain yang dilibatkan, antara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi dan mengenai langsung dengan masalah keamanan, tergolong instansi yang mengurusi persoalan publik semisal bandara, bursa efek dan yang lain.