ketua dpp pks indra mengatakan politik kekerabatan di proses rekrutmen kader dalam partai politik adalah masalah fundamental dalam demokrasi.
ketika tersebut (politik kekerabatan) dilakukan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tidak jalan serta demokrasi tidak hidup secara utuh, kata indra selama jakarta, jumat.
indra menyatakan saat selama pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 praktek itu baru berjalan dengan begini partai bukan dijadikan sarana umum akan tetapi sarana kepada kelompok dan keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah ditinggalkan dari 1999 kemarin. sebab berdasarkan indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan atau tak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya adalah partai yang jelas, kaderisasinya
kuat serta ideologinya terukur dan detail, katanya.
dia mengajarkan pks telah menegaskan supaya tak mengerjakan politik kekerabatan sejak awal dalam membangun sistem demokrasi. keuntungan itu berdasarkan dia dilakukan dengan tidak diperbolehkannya istri adalah caleg ketika suaminya sudah menjadi caleg.
bagi kami sudah final dengan putusan majelis syuro kiranya bila suami adalah wali kota maka istri ataupun anaknya tak boleh adalah pejabat negara, katanya.
indra menyampaikan partainya tidak akan memfasilitasi seorang dalam jabatan umum tetapi ingin membangun indonesia lebih baik dengan tak menjalankan politik kekerabatan itu.